“SISTEM EKONOMI KESEHATAN NEGARA BERKEMBANG (NEGARA INDONESIA, FILIPINA, VIETNAM”

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Ekonomi kesehatan sebagai ilmu yang mempelajari suplai dan demand sumber daya pelayanan kesehatan dan dampak sumber daya pelayanan kesehatan terhadap populasi. Tentu saja definisi hanya merepresentasikan sebagian kecil topik yang dipelajari dalam ekonomi kesehatan. Ekonomi kesehatan perlu dipelajari, karena terdapat hubungan antara kesehatan dan ekonomi. Kesehatan mempengaruhi kondisi ekonomi, dan sebaliknya ekonomi mempengaruhi kesehatan. Sebagai contoh: Kesehatan yang buruk seorang menyebabkan biaya bagi orang tersebut karena menurunnya kemampuan untuk menikmati hidup, memperoleh penghasilan, atau bekerja dengan efektif. Kesehatan yang lebih baik memungkinkan seorang untuk memenuhi hidup yang lebih produktif. Kesehatan yang buruk individu dapat memberikan dampak dan ancaman bagi orang lain. Sebagai contoh: Seorang yang terinfeksi penyakit infeksi dapat menular ke orang lain. Misalnya, AIDS Kepala rumah tangga pencari nafkah yang tidak sehat atau sakit akan menyebabkan penurunan pendapatan keluarga, makanan dan perumahan yang buruk bagi keluarga. Anggota keluarga yang harus membantu merawat anggota keluarga yang sakit akan kehilangan waktu untuk mendapatkan penghasilan dari pekerjaan. Pekerja yang memiliki kesehatan buruk akan mengalami menurunan produktivitas. Jadi pelayanan kesehatan yang lebih baik akan memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat keseluruhan jika membawa kesehatan yang lebih baik. Status kesehatan penduduk yang baik meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan per kapita, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

1.2.Rumusan Masalah

1. Apa pengertian sistem ekonomi?

2. Bagaimana sistem ekonomi kesehatan itu?

3. Bagaimana sistem ekonomi kesehatan di Negara berkembang seperti Indonesia, Filipina dan Vietnam?

1.3.Tujuan Penulisan

1. Mampu menelaskan apa itu sistem ekonomi.

2. Memahami dan menjelaskan sistem ekonomi kesehatan.

3. Menjelaskan sistem ekonomi kesehatan di Indonesia, Filipina dan Vietnam.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Ekonomi Kesehatan

Ilmu Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana orang melakukan dan menetapkan pilihan pada sumber daya produksi yang langka/terbatas untuk kemudian memproduksi berbagai komoditi dan mendistribusikannya ke anggota masyarakat atau konsumen.

Ekonomi Kesehatan adalah penerapan ilmu ekonomi dalam upaya kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan optimal. (PPEKI, 1989)

Ilmu  Ekonomi  Kesehatan  adalah  penerapan  teori,  konsep  dan  teknik ekonomi dalam bidang Kesehatan. Ilmu ekonomi merupakan integrasi dari 2 cabang ilmu : ilmu ekonomi dan ilmu kesehatan masyarakat

Menurut Mills dan Gillson (1999) mendefinisikan ekonomi kesehatan sebagai penerapan teori, konsep dan teknik ilmu ekonomi dalam sektor kesehatan. Ekonomi kesehatan berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Alokasi sumber daya diantara berbagai upaya kesehtan.

2. Jumlah sumber daya yang dipergunakan dalam pelayanan kesehatan.

3. Pengorganisasian dan pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan.

4. Efisiensi pengalokasian dan penggunaan berbagai sumber daya.

5. Dampak upaya pencegahan , pengobatan dan pemulihan kesehatan pada individu dan masyarakat.

       Menurut Kharman (1964) menjelaskan bahwa ekonomi kesehatan itu merupakan aplikasi ekonomi dalam bidang kesehatan. Secara umum ekonomi kesehatan akan berkonsentrasi pada industri kesehatan. Ada 4 bidang yang tercakup dalam ekonomi kesehatan yaitu :

1.    Peraturan (regulation)

2.    Perencanaan (planning)

3.    Pemeliharaan kesehatan ( the health maintenance ) atau organisasi

4.    Analisis Cost dan benefict

Pembahasan dalam ilmu ekonomi kesehatan mencakup costumer (dalam hal ini pasien / pengguna pelayanan kesehtan) provider ( yang merupkan profesional investor, yang terdiri dari publik maupun private), pemerintah ( government).

     Ilmu ekonomi kesehatan berperan dalam rasionalisasi pemilihan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan terutama yang menyangkut penggunaan sumber daya yang terbatas. Dengan diterapkannya ilmu ekonomi dalam bidang kesehtan, maka kegiatan yang akan di laksanakan harus memenuhi kriteria efisiensi atau apakah kegitan tersebut bersifat Cost Efective. Ada kalanya menerapkan ilmu ekonomi harus memenuhi kriteria interest-eficient, sedangkan pada kesehatan adalah interest-individu.

PPEKI (1989), menyatakan bahwa ilmu ekonomi kesehatan adalah penerapan ilmu ekonomi dalam upaya kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Perubahan mendasar terjadi pada sektor kesehatan, ketikan sektor kesehatan menghadapi kenyataan bahwa sumberdaya yang tersedia (khususnya dana) semakin hari semakin jauh dari mencukupi. Keterbatasan tersebut mendorong masuknya disiplin ilmu kesehatan dalam perencanaan, managemen dan evaluasi sektoe kesehatan.

Terdapat banyak definisi ekonomi kesehatan. Salah satunya mendefinsikan ekonomi kesehatan sebagai ilmu yang mempelajari suplai dan demand sumber daya pelayanan kesehatan dan dampak sumber daya pelayanan kesehatan terhadap populasi. Tentu saja definisi hanya merepresentasikan sebagian kecil topik yang dipelajari dalam ekonomi kesehatan. Ekonomi kesehatan perlu dipelajari, karena terdapat hubungan antara kesehatan dan ekonomi. Kesehatan mempengaruhi kondisi ekonomi, dan sebaliknya ekonomi mempengaruhi kesehatan. Sebagai contoh:

1.      Kesehatan yang buruk seorang menyebabkan biaya bagi orang tersebut karena menurunnya kemampuan untuk menikmati hidup, memperoleh penghasilan, atau bekerja dengan efektif. Kesehatan yang lebih baik memungkinkan seorang untuk memenuhi hidup yang lebih produktif.

2.      Kesehatan yang buruk individu dapat memberikan dampak dan ancaman bagi orang lain.

3.      Seorang yang terinfeksi penyakit infeksi dapat menular ke orang lain. Misalnya, AIDS

4.      Kepala rumah tangga pencari nafkah yang tidak sehat atau sakit akan menyebabkan penurunan pendapatan keluarga, makanan dan perumahan yang buruk bagi keluarga

5.      Anggota keluarga yang harus membantu merawat anggota keluarga yang sakit akan kehilangan waktu untuk mendapatkan penghasilan dari pekerjaan

6.      Pekerja yang memiliki kesehatan buruk akan mengalami menurunan produktivitas

       Jadi pelayanan kesehatan yang lebih baik akan memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat keseluruhan jika membawa kesehatan yang lebih baik. Status kesehatan penduduk yang baik meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan per kapita, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara (Murti,2011).

2.2. Sistem Ekonomi Kesehatan

Sistem Ekonomi didefinisikan sebagai hubungan atau keterkaitan antara komponen (unsur) ekonomi dalam kerangka hukum, adat/budaya dan politik yang mengatur begaimana komponen-komponen tersebut melakukan aktivitasnya menuju cita-cita atau tujuan tertentu.

1. Sistem Ekonomi Kapitalis

a) Sistem ekonomi yang mengandalkan laissez faire (kebebasan) dan persaingan.

b) Swasta bebas melakukan produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa

c) Pemilikan sumber daya dan alat produksi oleh swasta (perorangan/kelompok)

d) Berproduksi untuk dijual di pasar dengan situasi persaingan dan digerakkan  oleh mekanisme pasar dan kekuatan pasar (demand dan supply)

e) Peran negara sebagai penguasa sangat kecil

f) Tujuan : mencari laba atau keuntungan setinggi-tingginya

g) Seringkali disebut sistem ekonomi yang ekstrim kanan.

2. Sistem Ekonomi Komunis/Terpusat/Terencana

a) Pemilikan sumber daya/alat produksi oleh negara, sawsta dan masyarakat tidak berhak memilikinya

b) Pengambilan keputusan tentang apa yang akan diproduksi, berapa banyak, bagaimana, kapan, dimana dan berapa harganya dilakukan oleh negara

c) Mekanisme pasar diganti dengan perencanaan terpusat oleh pemerintah pusat, sehingga produksi, distribusi dan konsumsi diatur oleh negara.

d) Inisiatif dan kreativitas ekonomi masyarakat dan swasta tidak dikehendaki oleh negara

e) Seringkali disebut sistem ekonomi ekstrim kiri.

3. Sistem Ekonomi Sosialis Demokrasi/Campuran

a) Perpaduan antara sistem ekonomi kapitalis dan komunis, yang membedakan adalah derajat dominasi antara dua sistem tersebut, dan hal tersebut dipengaruhi oleh sistem nilai dan falsafah bangsa.

b) Pemilikan negara berdampingan dengan kepemilikan swasta, ettapi dalam hal-hal tertentu negara bisa memonopoli karena kepentingan rakyat.

c) Mekanisme pasar diimbangi dengan perencanaan dari negara lewat aturan-aturan untuk memperlancar produksi, distribusi dan konsumsi.

d) Inisiatif dan kerativitas ekonomi dari swasta/masyarakat dikembangkan dan negara memberikan motivasim bimbingan dan pengawasan.

       Dewasa ini, tidak ada satupun sistem ekonomi yang murni kapitalis ataupun komunis, yang ada adalah perbedaan derajat kekuasaan negara dan pengakuan keberadaan swasta yang berbeda antara negara yang satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sejarah latar belakang suatu negara serta sistem nilai, falsafah hidup serta kondisi sosial budaya yang dianut oleh suatu negara. Sistem Kesehatan adalah suatu jaringan penyedia pelayanan kesehatan (supply side) dan orang-orang yang menggunakan pelayanan tersebut (demand side) di setiap wilayah, serta negara dan organisasi yang melahirkan sumber daya tersebut, dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk material

       Sistem kesehatan tidak terbatas pada seperangkat institusi yang mengatur, membiayai, atau memberikan pelayanan, namun juga termasuk kelompok aneka organisasi yang memberikan input pada pelayanan kesehatan, terutama sumber daya manusia, sumber daya fisik (fasilitas dan alat), serta pengetahuan/teknologi (WHO SEARO, 2000). Organisasi ini termasuk universitas dan lembaga pendidikan lain, pusat penelitian, perusahaan kontruksi, serta serangkaian organisasi yang memproduksi teknologi spesifik seperti produk farmasi, alat dan suku cadang.

       WHO mendefinisikan sistem kesehatan sebagai seluruh kegiatan yang mana mempunyai maksud utama untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan. Mengingat maksud tersebut di atas, maka termasuk dalam hal ini tidak saja pelayanan kesehatan formal, tapi juga tidak formal, seperti halnya pengobatan tradisional. Selain aktivitas kesehatan masyarakat radisional seperti promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, peningkatan keamanan lingkungan dan jalan raya , pendidikan yang berhubungan dengan kesehatan merupakan bagian dari sistem.

       Sistem kesehatan paling tidak mempunyai 4 fungsi pokok yaitu: Pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, penyediaan sumber daya dan stewardship/ regulator. Fungsi-fungsi tersebut akan direpresentasikan dalam bentuk subsistem dalam sistem kesehatan, dikembangkan sesuai kebutuhan. Masing-masing fungsi/subsistem akan dibahas tersendiri. Di bawah ini digambarkan bagaimana keterkaitan antara fungsi-fungsi tersebut dan juga keterkaitannya dengan tujuan utama Sistem Kesehatan.

2.3. Sistem Ekonomi Kesehatan Negara Berkembang

2.3.1. Indonesia

Indonesia sebenarnya telah memiliki sistem kesehatan sejak 1982 melalui sistem kesehatan nasional. Untuk Indonesia batasan tentang Sistem Kesehatan dikenal dengan nama SKN (Sistem Kesehatan Nasional) yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 sebagai pengganti SKN tahun 1982 yang sudah tidak relevan akibat perubahan iklim politik di Indonesia serta diterapkannya otonomi daerah sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999 (Adisamito, 2010).

Sistem kesehatan di Indonesia berada dalam kebijakan desentralisasi, yang mempunyai berbagai fungsi, yaitu:

1.    Fungsi penyusun kebijakan dan regulator

2.    Fungsi pelayanan

3.    Fungsi pendanaan

4.    Fungsi pengembangan sumber daya manusia

Level negara terdiri dari:

1.    Desa

2.    Kecamatan

3.    Kabupaten

4.    Propinsi

5.    Negara

Undang-undang No 22 tahun 1999 dan Undang-undang No 32 tahun 2004 mengatur menyatakan bahwa sektor kesehatan merupakan sektor yang terdesentralisasi. Salah satu fungsi yang terdesentralisasi adalah fungsi pelayanan, misalnya: rujukan kesehatan - rujukan pemerintah ke swasta atau swasta ke pemerintah terbagi atas tingkatan:

1.      Strata 1: Puskesmas, Praktik tenaga kesehatan, klinik, apotik, laboratorium, toko obat, optik, dan lain-lain

2.      Strata 2: Praktik tenaga kesehatan spesialis, RS tipe C dan B, apotik, laboratorium, toko obat, optik, balai-balai kesehatan

3.      Strata 3: Praktik tenaga kesehatan spesialis konsultan, RS tipe A dan B, apotik, laboratorium, toko obat, optik, pusat-pusat unggulan nasional

Pelaku pelayanan meliputi:

1.      Pelayanan Kesehatan Primer: Dokter Praktek Swasta, Bidan, BP swasta, Puskesmas

2.      Pelayanan Kesehatan Sekunder dan Tertier: RS Pemerintah dan RS Swasta

3.      Pelayanan Farmasi

4.      Pelayanan Laboratorium, dan lain-lain

Fungsi lain adalah fungsi pendanan, yaitu:

1.      Pemerintah pusat: Dana APBN untuk Jamkesmas, Jampersal, Subsidi ke RS, dan lain-lain

2.      Pemerintah Daerah: APBD, termasuk Jamkesda

3.      Masyarakat: Membayar langsung

4.      Swasta: Memberikan sumbangan

Alasan pemerintah mendanai pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :

1.      Tanpa ada dana pemerintah Pelayanan kesehatan merupakan komoditi dagang

2.      Hanya masyarakat mampu yang dapat menikmatinya

3.      Masyarakat miskin tidak akan mendapat pelayanan

Fungsi berikutnya adalah Fungsi Sumber Daya Manusia:

1.      Pendidikan tenaga kesehatan: Fakultas Kedokteran, FKM, Fakultas

2.      Keperawatan dan lain-lain

3.      Pendayagunaan dan pengembangan tenaga kesehatan: Proses rekrutmen, pengembangan, penyebaran tenaga kesehatan, dll

2.3.2. Filipina

A. Sistem Pembiayaan Dalam Asuransi Kesehatan Nasional Filipina

1. Revenue collection

Sumber pembiayaan kesehatan dalam asuransi kesehatan nasional di Filipina bersumber dari:

1. Anggaran pemerintah

Anggaran kesehatan di Filipina diperoleh dari pendapatan pemerintah yang bersumber dari pajak yang dikumpulkan oleh Department of Finance (DOF). Angaran kesehatan tersebut kemudian dialokasikan oleh Department of Budget and Management ( DBM ) kepada DOH dan Philhealth.  Pendapatan pemerintah Filipina sebagian besar berasal dari pajak nasional, dimana sejak tahun 2000, pendapatan pajak nasional Filipina telah tumbuh rata-rata 9,9 % per tahun. Pajak yang dikumpulkan pada tahun 2008 berjumlah 14 % dari GDP. Lebih dari 75 % total pajak nasional dikumpulkan oleh Biro Internal Revenue (BIR) dan sebagian besar berupa pajak langsung. Lebih dari 40% dari total pendapatan pajak nasional diperoleh dari pajak pendapatan bersih penduduknya.

       Namun pendapan pemerintah dari pajak cukai mengalami penurunan dari tahun 2005 sampai 2007, hal ini mungkin dipengaruhi oleh ditetapkannya kebijakan (RA 9334) dalam pembiayaan kesehatan yang menetapkan bahwa 2,5 % dari pajak cukai alkohol dan tembakau harus dialokasikan untuk program pencegahan penyakit yang dilakukan oleh DOH dan 2,5 % dari pendapatan tambahan juga dialokasikan kepada Philhealth untuk mengcover pembiayaan kesehatan rumah

tangga miskin.

2. Premi yang dibayar oleh peserta asuransi kesehatan nasional

Premi yang dibayarkan oleh peserta Philhealth menggunakan mekanisme yang berbeda-beda yaitu:

a. Premi untuk pekerja sektor formal

Untuk peserta yang merupakan pekerja di sektor formal, pembayaran premi dilakukan dengan pemotongan gaji bulanan secara otomatis dimana pembagian pembayaran premi pekerja di sektor formal tidak hanya ditanggung oleh pekerja namun juga oleh perusahaan. Premi yang dibayarkan sebesar 2,5% dari gaji pokok. Dengan demikian, kontribusi premi menjadi regresif bagi mereka dengan pendapatan yang tinggi.

b. Premi untuk penduduk miskin

Pembayaran premi untuk keluarga miskin sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Berdasarkan data dari Sponsored Programme (SP), premi tahunan yang sepenuhnya disubsidi dari pemerintah pusat dan LGU sebesar Php 1.200 (US $ 25,13 ) per keluarga dengan mekanisme pembagian pembayaran antara pemerintah pusat dan LGU, diamana besarnya kontribusi LGU didasari atas besarnya pendapatan LGU tersebut.

c. Premi untuk pekerja sektor informal

Pembayaran premi bulanan untuk anggota yang termasuk pekerja informal yang termasuk dalam individually-paying programme (IPP) dibebankan sebesar Php 100 (US $ 2,09) yang dapat dibayar triwulanan, setengah tahunan, atau tahunan.

d. Premi untuk penduduk yang bekerja di luar negeri

Penduduk yang bekerja di luar negeri diwajibkan untuk membayar premi dengan tidak mempertimbangkan apakah mereka bekerja ke luar negeri untuk pertama kalinnya atau kedua kalinya. Premi tahunan yang dipatok pada Rp 900 ( US $ 18,85), yang 25 % lebih rendah dari kontribusi premi minimum bagi mereka yang menetap di Filipina atau yang bekerja disektor formal.

e. Penduduk yang telah memasuki usia pensiun

Untuk penduduk yang telah memasuki usia pensiun akan menjadi anggota seumur hidup Philhealth. Mereka dibebaskan dari pembayaran premi dan tetap mendapatkan manfaat penuh asuransi.

f. Sumber premi dari pendanaan lain

Premi untuk NHIP secara keseluruhan dan untuk SP khususnya disubsidi dari pajak nasional dan sumber pendanaan lainnya yang ditetapkan dalam kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Filipina yaitu:

1)      The Reformed Value-Added Tax Law of 2005 (RA 9337) yang menyatakan bahwa 10 % dari pendapatan LGU yang diperoleh dari pendapatan tambahan dari pajak pertambahan nilai harus dialokasikan untuk premi asuransi kesehatan sebagai bentuk kontribusi dari pemerintah daerah.

2)      Sin Tax Law of 2004 (RA 9334) yang menyatakan bahwa 2,5% dari pendapatan tambahan dari pajak cukai pada produk alkohol dan tembakau mulai Januari 2005 harus disetorkan langsung ke Philhealth untuk tujuan memenuhi tujuan cakupan universal dari NHIP.

3)      Bases Conversion and Development Act of 1995 yang menyatakan bahwa 3% dari hasil penjualan metropolitan Manila kamp militer diberikan kepada NHIP.

4)      Documentary Stamp Tax Law of 1993 (RA 7660) yang menyatakan bahwa mulai tahun 1996, 25 % dari pendapatan tambahan dari kenaikan pajak cap dokumenter harus dialokasikan untuk NHIP .

5)      Excise Tax Law (RA 7654) of 1993 yang menyatakan bahwa 25 % dari peningkatan pendapatan dari pajak cukai harus dialokasikan untuk NHIP .

2. Pooling mecanism

Di Filipina, terdapat dua lembaga yang bertugas sebagai pengelola pool health care resources yaitu pemerintah dan PhilHealth.

a. Pemerintah Pusat (National Government)

Setiap tahunnya, proses untuk penganggaran Department of Health (DOH) dimulai dengan pemberitahuan penerbitan anggaran dari Department of Budget Management (DBM) pada akhir Februari atau sampai pertengahan Maret. Pemberitahuan penerbitan anggaran ini merupakan suatu bentuk pemberitahuan informasi dari DBM kepada Pemerintah Pusat untuk mulai merumuskan anggaran untuk tahun tersebut. Batasan anggaran yang diberikan oleh DBM berdasarkan atas dana yang tersedia pada kas dan proyeksi pendapatan pemerintah untuk tahun tersebut. Lembaga pemerintahan seperti DOH kemudian mempersiapakan proposal anggaran berdasarkan batasan tersebut.

       Usulan anggaran dari lembaga-lembaga seperti DOH kemudian dikonsolidasikan ke dalam National Expenditure Programme (NEP) yang kemudian disampaikan ke kongres/congress. Selanjutnya kongres/congress merumuskan NEP menjadi tagihan alokasi umum/general appropriations bill yang akan dibahas dan disahkan bersama – sama oleh kedua belah pihak.  Tabel 3-8 menunjukkan bahwa bagian anggaran tahunan DOH terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir (''bagian anggaran'' hanya merupakan bagian dari total alokasi untuk DOH, sehingga anggaran sebenarnya yang tersedia dapat lebih tinggi). Pada tahun 2008, terjadi peningkatan besar dalam bagian anggaran, dikarenakan oleh peningkatan pendapatan pemerintah dan peningkatan prioritas pelayanan sosial, khususnya yang berkaitan dengan pencapaian MDGs.

       Perbandingan bagian anggaran dan belanja aktual, menunjukkan bahwa sumber daya kurang dimanfaatkan. Rata-rata, hanya 77% dari total alokasi yang diwajibkan. Ada dua kemungkinan ketidakmampuan DOH untuk memaksimalkan sumber daya yang ada. Pertama berhubungan dengan kelemahan kapasitas DOH pusat, Centres for Health Development (CHDs) dan Local Government Unit (LGU) untuk menggunakan sumber daya secara efektif. Kedua, pemanfaatan dana yang rendah berkaitan dengan insentif yang lemah di antara manajer untuk mendorong pengeluaran. Sementara DOH menyumbang sebagian besar dari pengeluaran kesehatan pemerintah pusat, terjadi peningkatan pengeluaran kesehatan dalam beberapa tahun terakhir oleh lembaga – lembaga pemerintah lainnya seperti Office of The President dan Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO).

       PCSO merupakan lembaga untuk kegiatan amal, memberikan bantuan keuangan untuk rumah sakit dan dukungan medis kepada yang membutuhkan. Pada tahun 2005, pengeluara DOH dan lembaga terkait lainnya memberikan kontribusi sekitar setengah dari pengeluaran kesehatan pemerintah pusat, sedangkan untuk lembaga – lembaga pemerintah lainnya (seperti kegiatan kongres maupun program kesehatan /layanan dan fasilitas sekolah, instalasi militer dan penjara ) adalah sebesar 21%.  Pengeluaran kesehatan oleh lembaga – lembaga pemerintah lainnya terkadang dilaksanakan oleh DOH tetapi biasanya tidak mencakup perencanaan jangka menengah yang dilakukan untuk sektor tersebut oleh DOH karena biasanya pendanaan ini tidak menentu, tergantung pada ketersediaan dana dan alasan lain yang tidak terkait dengan tujuan kesehatan nasional. Dimana pengeluaran pemerintah pusat non-DHO biasanya menjadi lebih besar, ada kebutuhan yang lebih besar untuk mengkoordinasikan kedua pengeluaran sehingga overlaps dan crowding out dapat diminimalkan dan kesenjangan dapat diidentifikasi dan ditangani.

b. Pemerintah Daerah (Local Government)

Penganggaran kesehatan LGU dilakukan dengan cara yang hampir sama dengan anggaran DOH. dimulai dengan penerbitan pemberitahuan anggaran oleh DBM, yang mengatur alokasi Internal Revenue Allotment (IRA) untuk tahun tersebut. Selain IRA, dana agregat LGU dari semua sumber, seperti pendapatan retribusi, Philhealth kapitasi, penggantian dan hibah dari sumber eksternal. Di daerah dengan rencana existing province-wide atau City Investment Plan for Health (PIPH/CIPH), anggaran tahunan disinkronkan dengan rencana investasi tahunan.

     Anggaran tahunan yang disahkan oleh dewan legislatif LGU masing-masing. LGU mendapatkan semua komoditas melalui Bids and Awards Committees (BAC) yang dimiliki oleh LGU. Komite – komite ini terikat dengan ketentuan UU Pengadaan / Procurement Law (RA 9184). DOH berusaha untuk mengembalikan beberapa daya beli yang hilang selama devolusi melalui pembentukan mekanisme pengumpulan pengadaan (pooled procurement) yang dilakukan oleh unit kerjasama pemerintah antar-daerah.

c. PhilHealth

PhilHealth mengumpulkan dana dari semua sektor dari masyarakat Filipina. Untuk pekerja formal, premi dikumpulkan melalui pajak gaji. Untuk rumah tangga / keluarga miskin, premi dibayarkan langsung oleh LGU, sedangkan pemerintah pusat (terutama Department of Budget and Management) dikenakan tagiahan sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan. Untuk anggota yang membayar secara individu, premi dibayar secara sukarela melalui lembaga–lembaga terkait, seperti kantor wilayah Philhealth, kantor – kantor pelayanan dan bank swasta yang telah ditentukan. Untuk pekerja di luar negeri dapat mengirimkan pembayaran premi melalui lembaga keuangan di luar negeri yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah semua premi dikumpulkan, kemudian dikelola sebagai dana tunggal, dimana semua anggota dapat menikmati manfaat yang sama. Tetapi diberlakukan pengecualian untuk program yang disponsori (sponsored programme / SP), dimana anggotanya berhak untuk mendapatkan layanan rawat jalan dasar di Rural Health Unit (RHUs).

       Secara keseluruhan, pembayaran mewakili kurang dari 80% dari total pengumpulan premi. Hal ini memungkinkan untuk biaya administrasi yang dapat diterima (2,5% dari pengumpulan premi), dimana PhilHealth dapat dikatakan stabil secara finansial. Tetapi low benefits-to-premiums ratio menunjukkan terbatasnya perlindungan finansial yang diberikan oleh PhilHealth. Pada tahun 2007, pembayaran tunjangan kepada anggota SP telah melebihi pengumpulan premi sebesar 4%. Pensiunan, yang tidak dikenakan biaya pembayaran premi, telah meningkatkan pembayaran tunjungan lebih dari 230% dari tahun 2006 – 2007. Pembayaran tunjangan untuk pensiunan cenderung menjadi beban keuangan yang serius bagi PhilHealth. Di sisi lain, pekerja formal (khususnya pegawai swasta) memiliki tunjangan rasio premi yang cukup rendah dari satu. Anggota IPP telah menunjukkan tingkat pemanfaatan program yang relatif tinggi yang dapat mengindikasikan adanya adverse selection. OFW, yang memiliki premi relatif rendah, dan yang belum memiliki manfaat yang portable secara luas. Penyatuan premi dari sektor yang berbeda memberikan kontribusi terhadap peningkatan keberlangsungan dana yang memberikan pola pemanfaatan berbeda di seluruh kelompok keanggotaan.

3. Purchasing

1. Pendanaan rumah sakit

Rumah sakit provinsi dan kabupaten didanai dari anggaran pemerintah provinsi sedangkan untuk rumah sakit kota didanai dari anggaran pemerintah kota. Besarnya penganggaran dana ditentukan dari kepala daerah yang mimpin. Berdasarkan hasil riset Health Sector Reform Agenda (HSRA), diperoleh hasil bahwa sebagian besar pemerintah daerah (LGUs) menghabiskan hampir 70 % dari anggaran kesehatan mereka untuk perawatan perseorangan, terutama dialokasikan ke rumah sakit . Anggaran dana yang telah dilimpahkan ke rumah sakit sekitar 80% terutama digunakan untuk gaji staf.

2. Pembayaran pelayanan kesehatan

a. Sistem pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat dan rawat jalan

Dalam sistem asuransi kesehatan Filipina, pelayanan rawat jalan yang diberikan oleh RHUs tidak dipungut biaya. RHUs milik LGU yang menjadi anggota dari PhilHealth’s outpatient benefit package (OPB), pada prinsipnya didanai dari biaya kapitasi yang dikumpulkan dari Philhealth. LGU akan mengganti sebesar Php 300 (US $ 6,28 ) untuk setiap rumah tangga miskin yang terdaftar di bawah SP.  Untuk PhilHealth’s outpatient benefit package (OPB) khusus yaitu paket rawat jalan TB - DOTS dan paket rawat jalan penyakit malaria, dilakukan system pembayaran kepada penyedia layanan kesehatan berdasarkan kasus yang ditangani. Besarnya pembayaran yang dilakukan bervariasi tergantung dari penyedia pelayanan kesehatan, untuk penyedia pelayanan kesehatan terakreditasi diberikan Php 600 per kasus malaria untuk paket rawat jalan paket malaria. Sedangkan untuk pembayaran kasus rawat jalan TB, pada peda pelayanan kesehatan terakreditasi Fasilitas DOTS dibayar flat rate Php 4000 per kasus dalam dua angsuran : Php 2.500 setelah selesai fase intensif pengobatan dan Php 1.500 setelah fase pemeliharaan.

b. Sistem pembayaran rawat inap

Mekanisme pembayaran rawat inap, baik pada rumah sakit negeri maupun swasta dilakukan dengan mekanisme user fees. Besarnya biaya dalam user fees tidak ditentukan dalam regulasi dimana setiap fasilitas kesehatan memiliki  kebebesan untuk menentukan tarif yang mereka anggap tepat. Dalam prakteknya penetapan biaya dalam user fees pada rumah sakit umum sering tidak tepat hal ini mungkin disebabkan karena tidak memiliki keterampilan teknis untuk menetapakan harga yang sesuai.

c. Sediaan farmasi

Penggantian biaya obat-obatan termasuk dalam paket rawat inap Philhealth dimana obat-obatan yang ditanggung adalah obat-obatan yang tercantum dalam Philippine National Drug Formulary (PNDF). Namun, data rumah tangga menunjukan bahwa pembayaran obat-obat sebagian besar dilakukan dengan mekanisme Out Of Pocket (OOP). Sebagian besar harga obat-obatan tidak diatur dalam pemarutan pemerintah dan ditentukan oleh kekuatan pasar. Namun pada bulan Agustus 2009, setelah banyak terjadi perdebatan publik di Filipina, ditetapkan maximum retail drug prices (MRDPs) oleh DOH pada obat-obat tertentu, yang memberikan dampak terhadap penurunan 50% dari harga yang beredar di pasaran.

3. Pembayaran tenaga profesional

Penyedia pelayanan kesehatan di Filipina dibayar dengan beberapa kombinasi cara. Dokter praktek swasta dibayar dengan mekanisme fees for service. Sedangkan untuk dokter dan tenaga profesional kesehatan lainnya yang bekerja di sektor publik dibayar dengan mekanisme gaji. Besarnya pembayaran juga bervariasi, dimana pembayaran Dokter praktek swasta ditentukan dengan menggunakan tarif yang ditentukan oleh pasar sedangkan untuk dokter dan tenaga profesional kesehatan lainnya yang bekerja di sektor publik digaji dengan mengikuti Standardisasi Gaji yang ditetapkan oleh UU. Sebagai contoh sistem gaji tenaga kesehatan di sektor publik yaitu seorang dokter yang dipekerjakan sebagai petugas medis III di RSUD menerima gaji pokok bulanan minimal Php 19 168 (US$ 401,43) sedangkan kepala rumah sakit (kepala rumah sakit I) menerima setidaknya Php 25 196 (US $ 527,68) per bulan.

B. POAC dalam Asuransi Kesehatan di Filipina

1. Planning (Perencanaan)

a. Latar Belakang dan Tujuan dari Asuransi Kesehatn Nasional di Filipina.

Program asuransi kesehatan nasional di Filipina diselenggarakan berdasarkan ketentuan dari kebijakan dan ketentuan khusus yang terdapat pada Peraturan REPUBLIC ACT No. 7875. Dalam peraturan REPUBLIC ACT No. 7875 disebutkan bahwa program asuransi sosial ini akan berfungsi sebagai sarana bagi penduduk yang sehat untuk membantu membayar perawatan penduduk yang sakit dan bagi penduduk yang mampu untuk membantu membayar perawatan medis bagi penduduk yang tidak mampu. Program asuransi kesehatan nasional ini pada awalnya akan terdiri dari Program I dan II atau Medicare dan diperluas secara bertahap untuk membentuk suatu program asuransi kesehatan universal untuk seluruh penduduk. Program tersebut harus mencakup sistem yang berkelanjutan mulai dari pengumpulan dana, pengelolaan dana dan penyaluran dana untuk membiayai paket dasar minimum dan paket tambahan lainnya dari manfaat asuransi kesehatan. Program ini akan mencegah sistem pembayaran dengan mekanisme langsung dari penerima pelayanan kesehatan, mulai dari pembelian obat-obatan dan farmasi, pembayaran jasan dokter dokter dan profesional lainnya, maupun pembayaran fasilitas pelayanan kesehatan. Program Asuransi Kesehatan Nasional di Filipina bertujuan untuk menyediakan cakupan asuransi kesehatan untuk seluruh masyarakat Filipina, memastikan terjangkaunya pelayaanan kesehatan, memastikan pelayanan kesehatan yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat dan dapat diaksesnya pelayanan kesehatan bagi semua warga negara Filipina.

b. Cakupan dan waktu pencapain

Program asuransi kesehatan nasional tersebut akan mencakup seluruh warga Negara Filipina, sesuai dengan prinsip-prinsip universalitas dan cakupan wajib yang terdapat pada Bagian ke 2 (b) dan 2 (1) dari Undang-Undang REPUBLIC ACT No. 7875. Program asuransi kesehatan nasional tersebut akan dilakukan secara bertahap selama periode tidak lebih dari lima belas (15) tahun, dimana Philhealthmenargetkan pada tahun 2010, 85% dari penduduk Filipina telah tercover oleh asuransi kesehatan nasional.

c. Paket manfaat

Paket manfaat yang diberikan dalam asuransi kesehatan nasional tersebut mencakup:

 Rawat Inap, paket manfaat yang dapat diterima adalah :

1.Kamar dan makan.

2. Layanan dari tenaga kesehatan profesional.

3 .Diagnostik , laboratorium , dan pelayanan pemeriksaan kesehatan lainnya.

4. Peralatan dan fasilitas bedah atau medis ;

5.Obat

 Rawat jalan, paket manfaat yang dapat diterima adalah : :

1. Jasa tenaga kesehatan profesional.

2. Diagnostik , laboratorium , dan pelayanan pemeriksaan kesehatan lainnya.

3. Layanan pencegahan penyakit perseorangan.

4 .Obat

 Pelayanan kegawat daruratan dan rujukan.

 Pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga Korporasi dengan

ketentuan:

1. Biaya penyediaan paket tersebut diatur sedemikian rupa sehingga subsidi dari pemerintah nasional dan lokal yang tersedia cukup untuk pembayaran premi dan dapat memperluas cakupan bagi seluruh penduduk.

2. Set awal layanan tidak kurang dari setengah dari mereka diberikan di bawah Medicare saat ini Program I dalam hal biaya rata-rata keseluruhan klaim yang dibayarkan per penerima manfaat rumah tangga per tahun .

3. Untuk layanan-layanan yang termasuk diprioritaskan, dengan pertimbangan efektivitas biaya dan menurut potensi dari layanan tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima manfaatbantuan maksimal dari beban keuangan pada penerima.

d. Paket yang tidak ditanggung

Pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung dalam asuransi kesehatan nasional Filipina adalah: obat non-resep, perawatan psikoterapi dan konseling untuk gangguan mental, penyalahgunaan obat-obatan dan alcohol, bedah plastik untuk kecantikan, layanan rehabilitasi, jasa Optometric, biaya transportasi persalinan normal.

2. Organaizing

Asuransi kesehatan nasional di Filipina, dikelola oleh suatu lembaga yang bernama Philippine Health Insurance Corporation (Philhealth). Pada bagian ke 16 Republic Act 7875 dijelaskan mengenai tugas dan wewenang Philhealth yaitu:

a. Mengelola Program Asuransi Kesehatan Nasional.

b. Merumuskan dan menyebarluaskan kebijakan berkitan Program Asuransi Kesehatan Nasional.

c. Menetapkan standar, aturan, dan peraturan yang diperlukan untuk menjamin kualitas pelayanan, pemanfaatan yang tepat dari layanan , viabilitas dana , kepuasan anggota , dan pencapaian tujuan Program.

d. Merumuskan dan menerapkan pedoman kontribusi dan manfaat, portabilitas, premi dan jaminan kualitas, pengaturan penyedia layanan kesehatan, metode sistem pembayaran dan sistem rujukan.

e. Mendirikan kantor cabang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal V Undang- Undang REPUBLIC ACT No. 7875.

f. Menerima dan mengelola dana hibah, sumbangan, dan bentuk-bentuk bantuan lainnya.

g. Menuntut dan dituntut di pengadilan ;

h. Membeli property yang mungkin diperlukan untuk pencapaian tujuan Undang-Undang REPUBLIC ACT No. 7875.

i. Mengumpulkan, mendepositokan , meninvestasi , mengelola, dan menyalurkan Dana Asuransi Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang REPUBLIC ACT No. 7875.

j. Bernegosiasi dengan institusi perawatan kesehatan, tenaga kesehatan, maupun dengan pihak lain yang terlibat, mengenai harga, mekanisme pembayaran, desain dan implementasi administrasi dan sistem operasi dan prosedur, pembiayaan , dan pemberian pelayanan kesehatan;

k. Menentukan persyaratan dan menerbitkan pedoman untuk akreditasi penyedia layanan kesehatan untuk Program Asuransi Kesehatan Nasional.

l. Mengawasi pemberian manfaat kesehatan dengan kewenangan untuk memeriksa catatan medis dan keuangan penyedia layanan kesehatan serta kewenangan untuk memeriksa institusi perawatan kesehatan terakreditasi.

m. Untuk mengatur kantornya, memperbaiki kompensasi dan menunjuk personil yang mungkin dianggap perlu dan atas rekomendasi dari presiden Corporation;

n. Menyerahkan laporan tahunan yang memuat status dana asuransi kesehatan nasional, total pembayaran nya, cadangan, rata-rata biaya kepada penerima manfaat, setiap permintaan untuk apropriasi tambahan, dan data lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program kepada Presiden Filipina dan Kongres.

o. Melakukan tindakan lain yang dapat mempercepat pencapaian tujuan dari dari dibentuknya organisasi ini.

3. Implemantation

Dalam pelaksanaannya program asuransi kesehatan nasional di Filipina, dikelola oleh suatu badan yang bernama Philhealth. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu tidak lebih dari 15 tahun. Secara garis besar pelaksaanaan system pembiayaan dalam asuransi kesehatan nasional di Filifina dibagi menjadi 3 sistem yaitu yang pertama revenue collection dimana sumber pendanaan asuransi kesehatan di Filipina berasal dari anggaran pemerintah serta premi yang dibayarkan dari anggota, selanjutnya dana yang terkumpul tersebut dihimpun dan dikelola oleh lembaga pooling yaitu pemerintah dan philhealth. Dana yang telah dikumpulkan oleh lembaga pooloing kemudian digunakan untuk membayar penyedia pelayanan kesehatan, dimana pembayaran dilakukan dengan mekanisme yang berbeda-beda.

4. Controling

Dalam Republic Act 7875 yaitu pada bagian 54 disebutkan bahwa Kongres akan melakukan penelaahan berkala atas Program Asuransi Kesehatan Nasional. Evaluasi dilakukan secara sistematis terhadap kinerja Program yaitu menyangkut dampak atau pencapaian program sehubungan dengan objektiv dan goal yang telah ditetapkan oleh program. Kajian tersebut harus dilakukan oleh Komite Senat dan DPR, yang memiliki yurisdiksi legislatif atas Program. Lembaga Ekonomi dan Pembangunan Nasional, berkoordinasi dengan Kantor Statistik Nasional dan Nasional Institutes of Health dari Universitas Filipina akan melakukan studi untuk memvalidasi prestasi dari Program. Anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan studi tersebut harus berasal dari

pendapatan Philhealth.

2.3.3. Vietnam

Sejak dibentuk pada 1945 sampai sekarang, Pemerintah Vietnam selalu menegaskan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama dan telah membangun satu sistem Kebersihan dan Epidemiologi yang fungsi-nya menekankan  pencegahan dan pemberantasan semua penyakit menular melalui langkah- langkah, misalnya melakukan program vaksinasi dan memperkuat sosialisasi  tentang wabah penyakit di kalangan  dalam masyarakat.

     Di Vietnam sekarang,  ada banyak Institut, Perguruan Tinggi dan basis pendidikan bidang spesialis tentang kesehatan masyarakat, diantaranya ada basis- basis pendidikan titik berat, misalnya: Seklolah Tinggi Kesehatan Masyarakat, Perguruan Tinggi Kesehatan Hanoi, Sekolah Tinggi Kedokteran dan Farmasi kota Ho Chi Minh, sekolah Tinggi Kedokteran dan Farmasi Hue dan dll… dengan visi mendidik personel, dokter dan pakar spesialis bidang pelayanan kesehatan masyarakat, memberikan  bukti ilmiah, menggelarkan  aktivitas - aktivitas untuk memenuhi secara akurat dan efektif kebutuhan pencegahan penyakit, meningkatkan kesehatan, memperpanjang umur orang Vietnam. Tidak langsung melakukan pemeriksaan dan pengobatan, tetapi personel kesehatan masyarakat diperlengkapi dengan pengetahuan yang mantap tentang berbagai jenis penyakit dan metode menyelamatkan manusia. Pekerjaan mereka yalah memprakirakan pola penyakit atau melakukan pencegahan terhadap penyakit, menyusun langkah - langkah untuk mencegah wabah penyakit dan rencana sosialisasi tentang penyakit di kalangan masyrakat supaya semua orang bersama - sama melakukan mencegah dan memberantas penyakit lebih baik lagi.
     Khususnya, dalam epidemi SARS  11 tahun lalu, Vietnam adalah negara pertama  di dunia  yang bisa berhasil mengekang wabah penyakit SARS. Untuk mencapai prestasi itu, Vietnam telah membangun jaringan kesehatan preventif yang baik, Kementerian Kesehatan Vietnam telah berkoordinasi erat dengan Organisasi Kesehatan Dunia untuk mengawasi wabah penyakit. Sejak wabah penyakit itu muncul, Instansi Kesehatan Vietnam  telah secara inisiatif menggelarkan aktivitas- aktivitas untuk melakukan pengawasan, tepat waktu menemukan dan melakukan karantina  para pasien yang kena wabah penyakit, melakukan sosialisasi dan penggerakan rakyat serta memobilisasi  sumber daya untuk ikut melakukan pencegahan dan pemberantasan wabah penyakit.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Menurut Kharman (1964) menjelaskan bahwa ekonomi kesehatan itu merupakan aplikasi ekonomi dalam bidang kesehatan. Secara umum ekonomi kesehatan akan berkonsentrasi pada industri kesehatan. Ada 4 bidang yang tercakup dalam ekonomi kesehatan yaitu :

1.    Peraturan (regulation)

2.    Perencanaan (planning)

3.    Pemeliharaan kesehatan ( the health maintenance ) atau organisasi

4.    Analisis Cost dan benefict

Sistem Ekonomi didefinisikan sebagai hubungan atau keterkaitan antara komponen (unsur) ekonomi dalam kerangka hukum, adat/budaya dan politik yang mengatur begaimana komponen-komponen tersebut melakukan aktivitasnya menuju cita-cita atau tujuan tertentu. Sistem kesehatan tidak terbatas pada seperangkat institusi yang mengatur, membiayai, atau memberikan pelayanan, namun juga termasuk kelompok aneka organisasi yang memberikan input pada pelayanan kesehatan, terutama sumber daya manusia, sumber daya fisik (fasilitas dan alat), serta pengetahuan/teknologi (WHO SEARO, 2000). Organisasi ini termasuk universitas dan lembaga pendidikan lain, pusat penelitian, perusahaan kontruksi, serta serangkaian organisasi yang memproduksi teknologi spesifik seperti produk farmasi, alat dan suku cadang

3.2. Saran

Jika ada kesalahan dan kekeliruan pada makalah ini maka kami  mohon kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan kedepannya.